Dalam dinamika politik yang terus berubah, PAC PDIP Medan kini dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam proses konsolidasi dan fit and proper test. Keberlangsungan organisasi ini dipertanyakan setelah beberapa pihak menilai bahwa pelaksanaan rapat konsolidasi PAC tidak sah. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya SK PAC PDIP se-Kota Medan, yang mengharuskan adanya perpanjangan SK sebelum rapat penjaringan dapat dilaksanakan.
Tantangan dalam Proses Konsolidasi
Rapat PAC yang dipimpin oleh fungsionaris DPC Medan juga dianggap tidak sah. Ini dikarenakan belum adanya SK kepengurusan DPC yang dikeluarkan oleh DPP. Bahkan, tahapan fit and proper test calon ketua PAC yang berlangsung pada 17 Maret di Kantor DPC Medan dianggap ilegal karena SK DPD PDIP Sumut juga belum disetujui oleh DPP.
Jumbo Ginting, Ketua PAC Medan Baru, menegaskan ketidaksetujuan atas pelaksanaan rapat tersebut. “Sebagai Ketua PAC Medan Baru, saya tidak bersedia menggelar rapat PAC karena SK kami sudah berakhir. Jika ingin melaksanakan rapat, SK perpanjangan harus dikeluarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.
Pentingnya Keabsahan SK dalam Rapat PAC
Lebih lanjut, Jumbo menekankan bahwa PAC Medan Baru menolak rapat yang dipimpin oleh pengurus DPC PDIP Medan yang belum memiliki SK. Meskipun hanya dua PAC, yakni PAC Medan Baru dan Medan Barat dari total 21 PAC di Kota Medan yang tidak menggelar rapat, Jumbo yakin bahwa DPP tidak akan mengabaikan kesalahan dalam tahapan konsolidasi di Medan.
“Saya ingin menanyakan, apakah sah jika Rapidin menandatangani SK PAC Kota Medan, sementara SK mereka sebagai pengurus DPD belum dikeluarkan oleh Ketua Umum Ibu Mega?” tegas Jumbo, yang menunjukkan kekhawatirannya atas legitimasi proses ini.
Keabsahan Rapat PAC Medan Marelan
Di sisi lain, Ketua PAC Medan Marelan, Nurmahadi, juga menyampaikan pandangannya. Meskipun rapat PAC Medan Marelan telah berlangsung, ia tidak mengakui keabsahan dari rapat tersebut. “Saya hadir sebagai ketua PAC dan dengan tegas menyatakan bahwa rapat itu tidak sah karena utusan DPC yang hadir, Margareth dan Fuad Akbar, tidak dapat menunjukkan SK DPC yang telah ditandatangani DPP,” jelas Nurmahadi.
Nurmahadi mengaku telah mengingatkan seluruh peserta, termasuk utusan DPC, untuk tidak memaksakan rapat. Namun, Margareth, yang juga merupakan anggota DPRD Medan, tetap melanjutkan acara rapat.
Sebagai bentuk penolakan terhadap keabsahan rapat tersebut, PAC Medan Marelan juga tidak bersedia menandatangani hasil dari rapat penjaringan yang diadakan.
Pandangan Nurmahadi tentang Konsolidasi
Menurut Nurmahadi, meskipun 19 PAC dari 21 PAC telah melaksanakan rapat konsolidasi dan fit and proper test, berdasarkan mekanisme partai, ia menilai semua itu tidak sah. “Keputusan yang diambil tidak bisa dianggap sebagai langkah yang benar,” tambahnya.
Proses Penyerahan SK dan Perkembangan Terbaru
Sebelumnya, Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut terpilih, telah menyerahkan SK kepengurusan untuk 30 DPC yang telah dilantik. Namun, tiga DPC lainnya, yaitu Medan, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Simalungun, masih dalam proses administrasi di DPP dan belum menerima SK. Penyerahan SK ini dilakukan dalam rangka konsolidasi partai, diiringi pemberian tali asih dan buka puasa bersama anak yatim di Kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Djamin Ginting, Medan, pada Selasa sore (3/3/2026).
Rrapidin menjelaskan bahwa pengurus DPC yang terpilih telah melalui serangkaian proses, mulai dari penjaringan hingga fit and proper test. “Dengan proses tersebut, kami berharap ketua, sekretaris, dan bendahara yang terpilih adalah individu yang tangguh, kuat, dan militan,” ujarnya.
Proses Administrasi yang Masih Berlangsung
Sutarto, Sekretaris DPD Sumut, menambahkan bahwa untuk tiga DPC yang belum mendapatkan SK, saat ini masih dalam tahap administrasi di DPP. “Dalam waktu dekat, kami berharap SK untuk ketiga DPC tersebut segera keluar,” kata Sutarto. Selain itu, akan dilakukan fit and proper test bagi calon pengurus anak cabang (PAC).
Sutarto juga menjelaskan bahwa dalam fit and proper test, calon akan diuji mengenai pemahaman mereka tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pentingnya Kepatuhan pada Mekanisme Partai
Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak di PAC PDIP Medan untuk memahami dan mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya dapat mengganggu stabilitas partai tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap organisasi.
Adanya ketidakpuasan di kalangan anggota PAC menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam proses konsolidasi. Dengan cara ini, PDIP Medan dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil adalah sah dan diakui secara hukum.
Menjaga Integritas dan Keberlangsungan Partai
Ke depan, PAC PDIP Medan perlu menjalankan langkah-langkah strategis untuk menjaga integritas dan keberlangsungan partai. Ini termasuk transparansi dalam setiap proses, komunikasi yang efektif antara pengurus, serta penguatan basis anggota di lapangan.
- Meningkatkan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan partai.
- Menjalin komunikasi yang lebih baik antara DPC dan PAC.
- Melakukan sosialisasi tentang mekanisme partai yang jelas.
- Menjadi lebih responsif terhadap keluhan anggota.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengurus.
Dengan langkah-langkah ini, PAC PDIP Medan bisa menghadapi tantangan yang ada dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan harapan dan kebutuhan anggota. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi partai dan membangun kepercayaan di kalangan anggota dan masyarakat.
