Bupati Serang Diminta Tindak Tegas Sekdis PUPR yang Sering Keluyuran Saat Jam Dinas

Perhatian masyarakat Kabupaten Serang kini tertuju pada perilaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Toni Kristiawan, yang diduga sering meninggalkan tugasnya pada jam kerja. Kabar ini muncul setelah beberapa sumber mengungkapkan bahwa ia kerap terlihat berkeluyuran, bahkan hingga ke kawasan wisata Anyer. Hal ini memicu keresahan di kalangan staf dan masyarakat yang berharap adanya integritas dalam pelayanan publik.

Tuntutan terhadap Bupati Serang

Bupati Serang, Ratu Hahmatuzaiyah, sangat diharapkan untuk menanggapi isu ini dengan serius. Keterlibatan Sekdis PUPR dalam aktivitas yang tidak pantas saat jam dinas menunjukkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat. Masyarakat menginginkan tindakan tegas dari bupati untuk menegakkan etika kerja yang baik di lingkungan pemerintah daerah.

Salah satu staf di Dinas PUPR mengungkapkan bahwa Sekdis PUPR sering kali tidak berada di tempat saat jam kerja. Ketidakdisiplinan ini tidak hanya merugikan kinerja departemen, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Hal ini menjadi sorotan utama yang memerlukan perhatian dari pimpinan daerah.

Pengakuan Staf Mengenai Kebiasaan Sekdis PUPR

Saat dimintai keterangan, seorang staf yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa Sekdis PUPR sering kali mengklaim berada di ruang kerjanya, tetapi dalam waktu singkat, ia berpindah ke lokasi lain. Keberadaan Toni Kristiawan di Anyer saat jam kerja menjadi perhatian utama dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma kerja yang seharusnya dijunjung tinggi.

• Sering meninggalkan kantor pada jam kerja.
• Terlihat di kawasan wisata Anyer saat jam dinas.
• Kemungkinan memengaruhi kinerja staf lainnya.
• Menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pelayanan publik.
• Memerlukan evaluasi menyeluruh oleh bupati.

Pernyataan yang disampaikan oleh staf tersebut menimbulkan tanya besar tentang integritas Toni Kristiawan. Pada Senin (13/4), staf tersebut menyatakan, “Tadi ia ada di ruangan, namun sekarang sudah berada di Anyer untuk jalan-jalan,” yang menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan kenyataan dan menyesatkan publik.

Pentingnya Evaluasi Pejabat Publik

Perilaku tidak profesional yang ditunjukkan oleh Sekdis PUPR ini jelas memerlukan evaluasi mendalam. Bupati Ratu Hahmatuzaiyah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pejabat di bawah kepemimpinannya bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tindakan tegas harus diambil untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Cara kerja yang baik dan etika profesional harus menjadi prioritas utama dalam setiap instansi pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang optimal dari pejabat yang mereka pilih. Ketidakpatuhan terhadap norma-norma ini hanya akan merugikan citra pemerintah dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga.

Perilaku Pejabat yang Tidak Sesuai

Prilaku pejabat yang tidak mematuhi jam kerja dan mengabaikan tanggung jawabnya jelas akan menjadi sorotan. Dalam hal ini, Bupati Serang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas dan cepat. Penegakan disiplin di lingkungan Pemkab Serang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pejabat menjalankan tugasnya dengan baik.

• Menjaga integritas dan reputasi pemerintahan.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik.
• Memberikan contoh yang baik bagi staf dan masyarakat.
• Memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
• Menanggapi keluhan masyarakat dengan serius.

Masyarakat Kabupaten Serang juga diharapkan untuk aktif dalam mengawasi kinerja pejabat publik. Jika ada indikasi pelanggaran yang terjadi, suara masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti. Tindakan kolektif ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Kesimpulan Kritis

Dalam konteks ini, penting bagi Bupati Ratu Hahmatuzaiyah untuk mengambil langkah-langkah definitif. Sekdis PUPR yang memiliki perilaku tidak profesional dan tidak bertanggung jawab tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Masyarakat menuntut kejelasan dan tindakan tegas agar tidak ada lagi pejabat yang berani mengabaikan tanggung jawabnya.

Adalah tugas kita semua untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap terjaga dan dipenuhi dengan baik. Mari bersama-sama mengawasi dan mendukung Bupati Serang dalam upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.