DPRD Bontang Tegaskan Keterlibatan UMKM dan Pelaku Lokal dalam Pengelolaan Beras Basah

Rencana penyerahan pengelolaan Pulau Beras Basah kepada pihak ketiga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha lokal. Mereka merasa terancam, terutama mengingat pentingnya sektor pariwisata bagi ekonomi lokal. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata khawatir bahwa kehadiran investor besar akan mengesampingkan keberadaan mereka. Dalam konteks ini, DPRD Bontang berperan penting dalam memastikan keberlangsungan kehidupan ekonomi pelaku UMKM.
Peranan DPRD Bontang dalam Pengelolaan Pulau Beras Basah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang telah menyatakan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Pulau Beras Basah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi. Menurutnya, setiap investasi yang masuk ke kawasan wisata harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah lama bergantung pada sektor ini.
“Investasi tidak boleh mengabaikan peran pelaku UMKM yang selama ini telah menjadi bagian integral dari industri pariwisata,” tegas Winardi. Ia mengingatkan bahwa masyarakat lokal, termasuk pengantar wisata dan penyedia jasa transportasi laut, memiliki peran penting dalam aktivitas wisata di Pulau Beras Basah. Dengan keterlibatan mereka, keberlangsungan hidup pelaku usaha kecil dapat terjaga.
Kepentingan Masyarakat Lokal
Winardi menekankan bahwa kehadiran pihak ketiga tidak boleh menjadikan pelaku usaha lokal terpinggirkan. “Kearifan lokal harus tetap dijaga. Keterlibatan pengantar wisata, penyedia transportasi, dan masyarakat lainnya harus diperhatikan,” ujarnya dengan tegas pada 18 Mei 2026.
Pemerintah diharapkan untuk merumuskan regulasi yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan Pulau Beras Basah. Ini penting agar setiap investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi warga Bontang. Keseimbangan antara investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam setiap langkah pengelolaan wisata.
Menjaga Keberlangsungan UMKM di Bontang
Awin, sapaan akrab Winardi, menegaskan bahwa sektor usaha kecil seperti jasa penyeberangan kapal, pedagang makanan, dan penyedia jasa wisata harus tetap menjadi bagian utama dari aktivitas pariwisata di Pulau Beras Basah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan UMKM Bontang yang selama ini telah berkontribusi pada sektor pariwisata.
- Jasa penyeberangan kapal
- Pedagang makanan lokal
- Penyedia jasa transportasi wisata
- Pengantar wisata
- Pelaku usaha kecil lainnya
Pemerintah tidak seharusnya membiarkan pihak ketiga menjalankan bisnis tanpa pengawasan yang memadai. “Kami khawatir jika pelaku usaha kecil yang sudah bertahan lama malah tersingkirkan,” imbuhnya. Pendekatan yang tepat dalam pengelolaan wisata sangat diperlukan agar UMKM tetap berfungsi dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
Keseimbangan Antara Investasi dan Pemberdayaan
Winardi berpendapat bahwa pengelolaan sektor wisata di Pulau Beras Basah harus mampu menciptakan keseimbangan antara investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, perkembangan sektor pariwisata dapat berjalan tanpa mengorbankan ekonomi warga sekitar.
Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek sosial dan ekonomi masyarakat sebelum memutuskan pola kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Pulau Beras Basah. “Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil,” tutupnya. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif pelaku UMKM Bontang sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.





